Harun Masiku Buronan KPK

Harun Masiku DPO Berhadiah SGD 100.000

Yostanabe - Kabag Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang menyebut eks kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku tercatat pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020. "Tercatat tanggal 6 januari keluar indonesia menuju singapura," kata Arvin kepada wartawan, kemarin. Harun merupakan tersangka kasus suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024. Keberadaan Harun di luar negeri juga dikonfirmasi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Boyamin beralasan meminta hal itu lantaran KPK belum mampu menangkap Harun yang sudah masuk dalam buronan lembaga antirasuah sejak Januari 2020, atau sudah satu tahun lalu. KPK dianggap belum mampu mendeteksi dan memberikan perkembangan mengenai keberadaan Harun apakah masih berada di Indonesia.

"Informasi keberadaan hidup atau mati saja enggak tahu, di dalam negeri atau di luar negeri juga enggak tahu.

Video Pilihan

Video : Kasunanan Surakarta

Harun Masiku masuk ke dalam DPO KPK sejak 17 Januari 2020, yang berarti kini ia telah setahun menghilang.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Januari 2020 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pengganti Antar Waktu Anggota (PAW) DPR RI periode 2019-2024.

Sementara itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terang-terangan akan memberikan hadiah cuma-cuma bagi siapa saja yang bisa menangkan sang buronan

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut, pihaknya akan memberikan hadiah 100ribu dolar Singapura atau

Rp1 miliar

“Justru saya sudah menyediakan hadiah yang 100 ribu dolar Singapura, yang kira-kira satu miliar itu didiclaire tidak akan saya ambil, apapun bentuknya.

Harun Masiku ditetapkan tersangka kasus suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap dilakukan agar bisa menjadi anggota DPR Pergantian Paruh Waktu (PAW), menggantikan anggota DPR PDIP terpilih yang meninggal dunia bernama Nazarudin Kiemas. Harun diketahui kabur ke luar negeri. Namun, pada 7 Januari 2020, dia sempat terekam kamera CCTV Bandara Soekarno-Hatta

Video : Best Place Boston

Korupsi Sudah Mengakar Di Nusantara Negeri tercinta Butuh Hukuman Tegas Bagi Pelaku Tindak Korupsi ,Jokowi: Koruptor Dihukum Mati Kalau Masyarakat Berkehendak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

Ia menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan," kata Jokowi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12).